Jerman telah mengesahkan undang-undang baru yang mempermudah proses naturalisasi bagi imigran dan keturunan Yahudi yang diusir oleh rezim Nazi. RUU ini disetujui oleh majelis tinggi parlemen Jerman pada hari Jumat, 2 Februari 2024, setelah mendapat persetujuan dari majelis rendah pada bulan Desember 2023.
RUU ini merupakan hasil dari kesepakatan koalisi antara partai-partai yang berkuasa di Jerman, yaitu CDU/CSU, SPD, dan FDP. RUU ini bertujuan untuk memodernisasi hukum kewarganegaraan Jerman yang berlaku sejak tahun 1913 dan menyesuaikan dengan realitas sosial dan demografis saat ini.
Siapa yang Diuntungkan oleh RUU Baru?
RUU baru ini memberikan manfaat bagi beberapa kelompok orang yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Jerman, antara lain:
- Imigran yang telah tinggal di Jerman selama empat tahun dengan izin tinggal tetap, turun dari delapan tahun sebelumnya. Mereka juga tidak perlu lagi melepaskan kewarganegaraan asal mereka, kecuali jika negara asal mereka mengharuskan demikian.
- Keturunan Yahudi dan korban politik yang diusir atau melarikan diri dari Jerman karena rezim Nazi. Mereka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Jerman tanpa harus memenuhi syarat-syarat seperti bahasa, pendidikan, atau penghasilan. RUU ini juga menghapus batasan usia maksimal 45 tahun yang sebelumnya berlaku bagi kelompok ini.
- Anak-anak yang lahir di Jerman dari orang tua asing. Mereka dapat mempertahankan kewarganegaraan ganda Jerman dan negara asal orang tua mereka hingga usia 23 tahun, naik dari 21 tahun sebelumnya. Mereka juga tidak perlu lagi membuktikan bahwa mereka telah tinggal di Jerman selama delapan tahun atau bersekolah di Jerman selama enam tahun untuk mempertahankan kewarganegaraan ganda mereka.
- Pasangan dari warga negara Jerman. Mereka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Jerman setelah menikah selama tiga tahun dan tinggal di Jerman selama tiga tahun, turun dari empat tahun sebelumnya. Mereka juga tidak perlu lagi melepaskan kewarganegaraan asal mereka, kecuali jika negara asal mereka mengharuskan demikian.
Apa yang Diharapkan dari RUU Baru?
RUU baru ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi dan menghargai keragaman di Jerman, yang merupakan negara dengan populasi imigran terbesar di Uni Eropa. Menurut data Eurostat, pada tahun 2020, terdapat sekitar 13 juta orang yang tinggal di Jerman tanpa kewarganegaraan Jerman, atau sekitar 15,6 persen dari total populasi.
RUU baru ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Jerman dan komunitas Yahudi di seluruh dunia, yang banyak di antaranya memiliki akar sejarah di Jerman. Menurut data World Jewish Congress, pada tahun 2020, terdapat sekitar 118 ribu orang Yahudi yang tinggal di Jerman, atau sekitar 0,1 persen dari total populasi.
RUU baru ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak tenaga kerja berkualitas dari luar negeri, yang dibutuhkan oleh Jerman untuk mengatasi masalah penuaan dan kekurangan tenaga di berbagai sektor. Menurut data OECD, pada tahun 2019, terdapat sekitar 3,6 juta orang yang bekerja di Jerman tanpa kewarganegaraan Jerman, atau sekitar 8,6 persen dari total angkatan kerja.
Bagaimana Reaksi dari Berbagai Pihak?
RUU baru ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama. Mereka menganggap RUU ini sebagai langkah maju bagi Jerman dalam mengakui kontribusi dan hak-hak imigran dan keturunan Yahudi.
Berikut adalah beberapa kutipan dari para pendukung RUU ini:
- Angela Merkel, Kanselir Jerman: “RUU ini menunjukkan bahwa Jerman adalah negara yang terbuka dan inklusif, yang menghormati hak asasi manusia dan menghargai keragaman. RUU ini juga menegaskan komitmen Jerman untuk melawan antisemitisme dan rasisme, serta menghormati sejarah dan tanggung jawab Jerman.”
- Olaf Scholz, Wakil Kanselir Jerman dan Menteri Keuangan: “RUU ini memberikan kesempatan bagi banyak orang yang telah berkontribusi bagi Jerman untuk menjadi bagian dari masyarakat dan negara Jerman. RUU ini juga memberikan sinyal positif bagi orang-orang yang ingin datang ke Jerman untuk bekerja dan belajar, bahwa mereka dipersilakan dan dihargai di sini.”
- Christian Lindner, Ketua Partai Demokrat Bebas (FDP): “RUU ini mencerminkan realitas bahwa Jerman adalah negara imigrasi, yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas dari luar negeri untuk mempertahankan daya saing dan kesejahteraan. RUU ini juga mencerminkan nilai-nilai bahwa Jerman adalah negara hukum, yang menghormati hak kewarganegaraan dan ganda bagi mereka yang memenuhi syarat.”
- Josef Schuster, Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman: “RUU ini merupakan pengakuan penting bagi keturunan Yahudi yang diusir atau melarikan diri dari Jerman karena rezim Nazi, bahwa mereka masih memiliki hubungan dengan Jerman dan dapat kembali ke tanah leluhur mereka. RUU ini juga merupakan penghargaan bagi komunitas Yahudi di Jerman, yang telah berperan aktif dalam membangun kembali kehidupan Yahudi di Jerman setelah Holocaust.”
- Aiman Mazyek, Ketua Dewan Pusat Muslim di Jerman: “RUU ini merupakan kemajuan bagi integrasi dan partisipasi imigran di Jerman, khususnya bagi komunitas Muslim, yang merupakan kelompok imigran terbesar di Jerman. RUU ini juga merupakan pengakuan bagi imigran, bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dan negara Jerman, dan tidak perlu lagi merasa terpecah antara dua identitas.”
RUU baru ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak, terutama dari partai oposisi dan kelompok nasionalis. Mereka menganggap RUU ini sebagai langkah mundur bagi Jerman dalam menjaga identitas dan keamanan nasional. Mereka juga mengkhawatirkan penyalahgunaan dan penipuan dalam proses naturalisasi.
Berikut adalah beberapa kutipan dari para penentang RUU ini:
- Alice Weidel, Ketua Fraksi Alternatif untuk Jerman (AfD) di Bundestag: “RUU ini adalah pengkhianatan terhadap Jerman dan rakyat Jerman, yang mengorbankan identitas dan kepentingan nasional demi kepentingan politik dan ideologis. RUU ini juga membuka pintu bagi imigrasi massal dan radikalisme, yang akan mengancam stabilitas dan keamanan Jerman.”
- Alexander Gauland, Ketua Kehormatan AfD: “RUU ini adalah bentuk penyesalan berlebihan dan penurutan diri terhadap imigran dan Yahudi, yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh Jerman. RUU ini juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan budaya Jerman, yang harus dibanggakan,dilindungi dan dilestarikan.”
- Björn Höcke, Pemimpin Sayap Sayap Kanan AfD: “RUU ini adalah bentuk penghancuran terhadap Jerman dan bangsa Jerman, yang menggantikan identitas dan kebudayaan Jerman dengan identitas dan kebudayaan asing. RUU ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nenek moyang dan generasi mendatang Jerman, yang harus dijaga dan dibela dari ancaman imigrasi dan globalisasi.”
Bagaimana Perbandingan dengan Negara Lain?
RUU baru ini membuat Jerman menjadi salah satu negara dengan hukum kewarganegaraan paling liberal di Eropa dan dunia. Jerman sekarang bergabung dengan negara-negara seperti Prancis, Belanda, Portugal, dan Kanada, yang juga memungkinkan kewarganegaraan ganda dan proses naturalisasi yang mudah bagi imigran dan keturunan mereka.
Sebaliknya, negara-negara seperti Austria, Denmark, Norwegia, dan Jepang, masih menerapkan hukum kewarganegaraan paling ketat di Eropa dan dunia. Negara-negara ini masih mengharuskan imigran untuk melepaskan kewarganegaraan asal mereka, serta memenuhi syarat-syarat yang ketat seperti bahasa, pendidikan, penghasilan, dan loyalitas.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
RUU baru ini akan mulai berlaku pada 1 Juli 2024, setelah ditandatangani oleh Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. RUU ini akan berlaku bagi semua permohonan kewarganegaraan Jerman yang diajukan setelah tanggal tersebut.
RUU baru ini juga akan menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Jerman untuk menyediakan dan meningkatkan layanan dan fasilitas yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti pendidikan bahasa, konsultasi hukum, dokumentasi, dan sertifikasi.
RUU baru ini juga akan menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat Jerman untuk mendorong dan mengapresiasi partisipasi dan kontribusi imigran dan keturunan Yahudi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Jerman.
RUU baru ini juga akan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat Jerman untuk mengawasi dan menegakkan hukum dan aturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti pencegahan penyalahgunaan dan penipuan, serta penanggulangan antisemitisme dan rasisme.
RUU baru ini, dengan demikian, akan membawa perubahan besar bagi Jerman, baik dalam hal hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. RUU ini akan menentukan arah dan nasib Jerman di masa depan, sebagai negara yang terbuka atau tertutup, inklusif atau eksklusif, maju atau mundur.
