Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,5% pada tahun 2025. Target ambisius ini mencerminkan fokus Indonesia untuk menjaga inflasi yang berkelanjutan, memajukan industri kendaraan listrik, mendorong digitalisasi, dan menginisiasi langkah-langkah perubahan iklim yang signifikan melalui kebijakan ekonomi hijau dan energi.
“Kami optimis bahwa dengan kerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan mencapai 5,1 persen hingga 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna di gedung DPR di Jakarta, Senin.
Namun, proyeksi-proyeksi ini dibatasi oleh perkiraan-perkiraan yang lebih konservatif dari badan-badan internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan tingkat pertumbuhan Indonesia mencapai 5% untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, sementara Bank Dunia memperkirakan sedikit penurunan menjadi 4,9% per tahun untuk tahun 2024 dan 2025.
Visi Ekonomi Presiden Terpilih 2024
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan keyakinannya untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih agresif sebesar 8% dalam dua sampai tiga tahun pertama masa kepresidenannya. Ia menyoroti produksi pangan dan produksi biodiesel Indonesia sebagai pendorong utama pertumbuhan ambisius ini, yang secara signifikan lebih tinggi dari proyeksi saat ini.
Optimisme Prabowo berakar pada strategi dan inisiatif ekonomi yang spesifik. Timnya mengantisipasi bahwa investasi dan reformasi yang signifikan di sektor-sektor ini dapat memacu pertumbuhan, meskipun ada kekhawatiran mengenai kelayakan dan keberlanjutan ekspansi yang begitu cepat.
Kinerja Kuartal Pertama dan Target Saat Ini
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024 mencapai 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit di bawah proyeksi Kementerian Keuangan yang berada di kisaran 5,17 persen. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk tahun ini, yang mencerminkan tantangan dalam mencapai aspirasi pertumbuhan yang lebih tinggi.
APBN 2025 dirancang sebagai landasan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, yang bertujuan agar Indonesia menjadi salah satu dari lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia dengan PDB hingga $9 triliun pada tahun 2045, seabad setelah Indonesia merdeka dari penjajah Belanda.
Anggaran Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan di sektor perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk mendukung target pertumbuhannya. Anggaran perlindungan sosial berkisar antara Rp 496,9 triliun ($31,09 miliar) hingga Rp 513 triliun. Pendanaan ini bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui berbagai program, termasuk dukungan untuk petani dan nelayan serta pengembangan desa mandiri.
Di bidang pendidikan, anggaran sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun telah dialokasikan. Inisiatif utama mencakup perbaikan gizi anak sekolah, peningkatan kualitas sekolah, peningkatan fasilitas, peningkatan angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidik, dan penguatan pelatihan kejuruan.
Anggaran kesehatan untuk tahun 2025 ditetapkan antara Rp 191,5 triliun dan Rp 217,8 triliun. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan untuk menjaga defisit anggaran negara dalam kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB pada tahun 2025. Pemerintah berencana untuk mengoptimalkan pendapatan negara, yang diharapkan sekitar 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Optimalisasi ini akan dicapai melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Belanja negara diproyeksikan sekitar 14,59 persen hingga 15,18 persen dari PDB. Kebijakan belanja negara akan difokuskan pada efisiensi belanja nonprioritas, memperkuat belanja produktif, memastikan efektivitas subsidi dan bantuan sosial, serta memperkuat perlindungan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
Untuk mengatasi defisit fiskal, pemerintah mendorong strategi pembiayaan yang inovatif, bijaksana, dan berkelanjutan. Hal ini termasuk mendorong pembiayaan investasi yang efektif, memanfaatkan aset negara, meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, serta membina kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah dan badan usaha.
Rasio utang diharapkan dapat dikelola dalam kisaran 37,98-38,71 persen terhadap PDB, dengan memastikan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan tidak membahayakan stabilitas ekonomi.
Reformasi Struktural Ekonomi dan Program Hilirisasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya melanjutkan dan memperluas upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program-program hilirisasi. Program-program ini tidak terbatas pada pengolahan bahan mentah, tetapi meluas ke pengembangan industri yang lebih maju.
Keberhasilan hilirisasi nikel dapat menjadi contoh bagi mineral lainnya, seperti tembaga. Pengembangan industri seperti kendaraan listrik dan baterai merupakan bagian penting dari strategi Indonesia untuk menambah nilai dan memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global.
Pada tahun 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai $292 miliar, meningkat secara signifikan dari $176 miliar pada tahun 2014, yang menandai nilai ekspor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Surplus neraca perdagangan juga mencapai rekor tertinggi sebesar $54,5 miliar pada tahun 2022, membalikkan defisit neraca perdagangan sebesar $2,2 miliar pada tahun 2014.
Hilirisasi juga telah menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Jawa, dengan provinsi-provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan yang signifikan yang didukung oleh hilirisasi nikel.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Terlepas dari target-target dan inisiatif-inisiatif strategis yang menjanjikan, Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi janji kampanye Presiden terpilih Prabowo untuk menyediakan makanan gratis bagi 83 juta anak, yang diperkirakan mencapai $7,7 miliar di tahun pertama, menimbulkan kekhawatiran tentang disiplin fiskal.
Para analis memperingatkan bahwa program-program ambisius seperti itu harus dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak stabilitas fiskal Indonesia.
Selain itu, meskipun target-target pemerintah cukup ambisius, pencapaiannya membutuhkan implementasi kebijakan yang konsisten, stabilitas politik, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Masa transisi menuju kepresidenan Prabowo akan menjadi sangat penting dalam memastikan kesinambungan dan keselarasan dengan tujuan-tujuan ekonomi jangka panjang.
Fokus Indonesia pada pembangunan berkelanjutan, digitalisasi, dan inisiatif ekonomi hijau menempatkan Indonesia pada posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan. Namun, lingkungan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan tantangan domestik seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan akan terus menguji ketahanan dan efektivitas kebijakan-kebijakan ini.
