Texas – 19 Maret 2024 – Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) dalam keputusan 5-4 yang kontroversial telah menunda (secara sementara) pemberlakuan Undang-Undang Texas yang disebut SB4. Undang-undang ini, yang disahkan oleh legislatif Texas pada September 2023, memberi wewenang kepada polisi negara bagian untuk menangkap dan menahan siapa saja yang mereka yakini dapat melanggar undang-undang imigrasi federal. Keputusan ini dilihat sebagai kemenangan besar bagi para pendukung hak-hak imigran dan kekalahan sementara bagi Gubernur Texas, Greg Abbott, yang telah menjadikan SB4 sebagai prioritas utama dalam agendanya.
Inti dari SB4 dan Dampak Potensialnya
SB4 memicu perdebatan sengit sejak awal pembahasannya. Pendukung undang-undang tersebut, termasuk Gubernur Abbott, berpendapat bahwa hal itu diperlukan untuk mengatasi krisis di perbatasan selatan AS. Mereka berpendapat bahwa penegakan hukum imigrasi federal yang lemah telah menyebabkan peningkatan migrasi ilegal dan kejahatan lintas batas.
“SB4 adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi warga Texas dari bahaya yang ditimbulkan oleh imigrasi ilegal,” kata Abbott dalam sebuah pernyataan setelah keputusan MA AS dikeluarkan. “Keputusan ini mengecewakan, tetapi perjuangan kami untuk mengamankan perbatasan belum berakhir.”
Namun, penentang SB4, termasuk kelompok hak-hak sipil dan beberapa penegak hukum, berpendaran bahwa undang-undang tersebut terlalu luas dan berpotensi melanggar hak sipil warga negara AS serta imigran yang sah. Mereka khawatir bahwa SB4 akan menyebabkan profil rasial dan deportasi yang tidak adil.
Leah Goldberg, direktur eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan MA AS “adalah kemenangan penting bagi keadilan dan supremasi hukum.”
"SB4 adalah undang-undang yang tidak konstitusional dan berbahaya yang akan mengizinkan penegakan hukum negara bagian untuk menjadi agen penegakan imigrasi federal," kata Goldberg. "Keputusan hari ini melindungi hak-hak semua orang di Texas."
Keputusan MA AS dan Argumen di Baliknya
Keputusan MA AS untuk menunda pemberlakuan SB4 didasarkan pada argumen bahwa undang-undang tersebut kemungkinan besar akan dianggap tidak konstitusional. Pendapat mayoritas, yang ditulis oleh Hakim Sonia Sotomayor, menyatakan bahwa SB4 berisiko mengganggu otoritas federal dalam masalah imigrasi.
“Ada kemungkinan besar bahwa SB4 pada akhirnya akan dinyatakan tidak konstitusional,” tulis Hakim Sotomayor. “Negara bagian tidak dapat mengambil alih fungsi penegakan hukum imigrasi federal.”
Empat hakim yang tidak setuju, dalam pendapat yang ditulis oleh Hakim Clarence Thomas, berpendang bahwa MA AS telah bertindak melampaui batas kewenangannya dengan menunda pemberlakuan SB4. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut harus diizinkan untuk berlaku sementara proses hukum berjalan.
"Pengadilan telah melampaui batasnya hari ini," tulis Hakim Thomas. "Keputusan untuk menunda pemberlakuan SB4 didasarkan pada spekulasi tentang konstitusionalitasnya, bukan pada analisis hukum yang ketat."
Reaksi terhadap Keputusan MA AS
Keputusan MA AS disambut dengan reaksi beragam. Para pendukung SB4 menyatakan kekecewaan, sementara para penentang undang-undang tersebut bersorak gembira.
Pakar hukum imigrasi memperkirakan bahwa keputusan ini kemungkinan akan memicu lebih banyak litigasi. Departemen Kehakiman AS, yang telah menantang SB4 di pengadilan, kemungkinan akan mengajukan banding ke MA AS untuk mendapatkan keputusan akhir tentang konstitusionalitas undang-undang tersebut.
Di Texas, Gubernur Abbott diperkirakan akan terus memperjuangkan SB4. Dia dapat meminta legislatif negara bagian untuk mengubah undang-undang tersebut dalam upaya untuk mengatasi masalah konstitusional yang diidentifikasi oleh MA AS.
Dampak Potensial Keputusan di Masa Depan
Keputusan MA AS untuk menunda pemberlakuan SB4 memiliki implikasi penting bagi imigrasi dan penegakan hukum di Amerika Serikat.
Pertama, keputusan tersebut kemungkinan akan memperlambat upaya Texas untuk meningkatkan penegakan hukum imigrasi di negara bagian tersebut. SB4 dipandang sebagai alat penting bagi penegak hukum Texas untuk menargetkan imigran yang tidak berdokumen. Dengan ditundanya pemberlakuan undang-undang tersebut, penegak hukum Texas kemungkinan akan memiliki lebih sedikit sumber daya untuk menangani imigrasi ilegal.
Kedua, keputusan tersebut dapat memiliki efek domino pada undang-undang serupa di negara bagian lain. Beberapa negara bagian lain telah mempertimbangkan undang-undang yang mirip dengan SB4. Keputusan MA AS dapat membuat mereka enggan untuk meloloskan undang-undang tersebut karena takut akan gugatan hukum.
Ketiga, keputusan tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian terkait masalah imigrasi. Keputusan MA AS menunjukkan bahwa pemerintah federal akan terus campur tangan dalam upaya negara bagian untuk menegakkan undang-undang imigrasi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak konflik antara pemerintah federal dan negara bagian di masa depan.
