Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana pada Rabu, 21 Februari 2024, menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Sebagian menganggap anggaran tersebut sebagai langkah pragmatis dan realistis untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Afrika Selatan. Sebagian lainnya mengkritik anggaran tersebut sebagai kurang berani dan inovatif untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Anggaran 2024 mencerminkan kondisi fiskal yang sulit yang dihadapi pemerintah Afrika Selatan. Dengan utang publik yang mencapai 83,8% dari PDB pada tahun 2023/24, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 88,9% pada tahun 2025/26, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan sosial yang mendesak, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Antara Kesejahteraan dan Investasi
Salah satu isu penting yang menjadi sorotan dalam anggaran 2024 adalah pengeluaran pemerintah, khususnya untuk program kesejahteraan sosial. Pemerintah mengalokasikan R335,3 miliar untuk program ini pada tahun 2024/25, naik 2,2% dari tahun sebelumnya. Program ini mencakup bantuan tunai untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan pengangguran.
Program kesejahteraan sosial ini penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi di Afrika Selatan. Menurut data terbaru, sekitar 28 juta orang, atau lebih dari setengah populasi, menerima bantuan tunai dari pemerintah. Namun, program ini juga menimbulkan beban fiskal yang besar, mengingat jumlah penerima yang terus bertambah, sementara jumlah pembayar pajak yang relatif sedikit. Hanya sekitar 7 juta orang, atau sekitar 12% dari populasi, yang membayar pajak penghasilan.
Pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan sosial dan mengendalikan defisit anggaran. Salah satu langkah yang diambil adalah menaikkan nilai bantuan tunai sebesar 1,6%, yang sesuai dengan proyeksi inflasi. Langkah ini dianggap sebagai kompromi antara memberikan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, langkah ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak, yang menganggap kenaikan tersebut terlalu rendah dan tidak mencerminkan kenaikan biaya hidup yang sebenarnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengambil langkah kontroversial, yaitu menggunakan sebagian dari cadangan devisa untuk mendanai program infrastruktur. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, langkah ini juga menimbulkan risiko, seperti melemahnya nilai tukar rand, meningkatnya tekanan inflasi, dan menurunnya kepercayaan investor.
Antara Pajak dan Pinjaman
Isu lain yang menjadi perhatian dalam anggaran 2024 adalah pendapatan pemerintah, khususnya dari sektor pajak. Pemerintah memproyeksikan pendapatan pajak sebesar R1,52 triliun pada tahun 2024/25, naik 10,5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang diharapkan setelah kontraksi 7% pada tahun 2020 dan pertumbuhan 3,3% pada tahun 2021.
Pemerintah juga memberikan kelonggaran pajak bagi wajib pajak individu dan perusahaan, dengan menyesuaikan braket pajak dan mengurangi tarif pajak perusahaan dari 28% menjadi 27%. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong konsumsi dan investasi, serta meningkatkan daya saing Afrika Selatan. Namun, langkah ini juga berpotensi mengurangi pendapatan pajak di masa depan, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan harapan.
Pemerintah juga mengandalkan pinjaman dari dalam dan luar negeri untuk menutup defisit anggaran, yang diperkirakan mencapai 9,3% dari PDB pada tahun 2024/25. Pemerintah berencana untuk mengurangi defisit menjadi 6,3% pada tahun 2025/26, dengan mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi.
Namun, pinjaman ini juga menambah beban utang pemerintah, yang harus dibayar dengan bunga yang tinggi. Pemerintah mengalokasikan R236,4 miliar untuk membayar bunga utang pada tahun 2024/25, yang setara dengan 15,5% dari total pengeluaran.
Antara Optimisme dan Skeptisisme
Anggaran 2024 menunjukkan bahwa pemerintah Afrika Selatan berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah harus berusaha untuk memulihkan ekonomi dan masyarakat yang terpukul oleh pandemi Covid-19, dengan memberikan stimulus fiskal dan perlindungan sosial. Di sisi lain, pemerintah harus berhati-hati untuk tidak menambah beban utang dan defisit, yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Anggaran 2024 mencerminkan sikap pragmatis dan realistis dari pemerintah, yang mengakui keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Namun, anggaran 2024 juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dan institusional yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Beberapa pengamat menilai bahwa anggaran 2024 hanya menawarkan solusi jangka pendek dan tidak menangani akar masalah yang menghambat kemajuan Afrika Selatan.
Anggaran 2024, dengan demikian, menimbulkan reaksi yang bercampur antara optimisme dan skeptisisme. Optimisme bahwa pemerintah dapat mengatasi krisis yang dihadapi dengan bijak dan bertanggung jawab. Skeptisisme bahwa pemerintah dapat mengubah krisis menjadi peluang untuk melakukan perubahan yang fundamental dan transformasional.
