Indonesia telah memulai proses aksesi untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebuah kelompok negara-negara maju yang berbagi pengalaman dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia berharap bergabung dengan OECD dapat membantu negara tersebut keluar dari perangkap pendapatan menengah, yaitu kondisi di mana suatu negara mengalami stagnasi atau perlambatan pertumbuhan setelah mencapai tingkat pendapatan menengah .
OECD Membuka Pembicaraan Aksesi dengan Indonesia
Pada tanggal 20 Februari 2024, OECD mengumumkan bahwa Dewan OECD telah membuka pembicaraan aksesi dengan Indonesia, bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, dan Peru. Ini merupakan langkah penting bagi Indonesia, yang telah menjadi mitra kerja OECD sejak tahun 2007 dan telah berpartisipasi dalam lebih dari 100 instrumen hukum OECD.
Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, mengatakan bahwa pembukaan pembicaraan aksesi merupakan pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia dalam reformasi ekonomi dan sosial, serta komitmen untuk berkontribusi pada agenda global. Gurria juga menekankan bahwa OECD akan mendukung Indonesia dalam upaya untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan inklusivitas, dan mengatasi tantangan lingkungan.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyambut baik keputusan OECD dan menyatakan bahwa Indonesia siap untuk memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Marsudi juga mengharapkan bahwa proses aksesi dapat berjalan lancar dan efisien, dengan mempertimbangkan kapasitas dan prioritas nasional Indonesia.
Indonesia Ingin Keluar dari Perangkap Pendapatan Menengah
Salah satu alasan utama mengapa Indonesia ingin bergabung dengan OECD adalah untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah, yang telah dialami oleh banyak negara berkembang lainnya. Menurut Bank Dunia, perangkap pendapatan menengah terjadi ketika suatu negara tidak dapat beralih dari model pertumbuhan yang didasarkan pada investasi rendah, tenaga kerja murah, dan ekspor komoditas, ke model pertumbuhan yang didasarkan pada inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia.
Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar $4.050 pada tahun 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melambat dalam beberapa tahun terakhir, dari 5,2 persen pada tahun 2019 menjadi 4,1 persen pada tahun 2023. Beberapa faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan antara lain adalah infrastruktur yang kurang memadai, birokrasi yang rumit, ketimpangan sosial, korupsi, dan dampak pandemi Covid-19.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa bergabung dengan OECD dapat membantu Indonesia mengatasi perangkap pendapatan menengah, dengan memanfaatkan pengalaman dan praktik terbaik dari negara-negara maju. Monoarfa juga menambahkan bahwa Indonesia dapat belajar dari OECD tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Indonesia Harus Memenuhi Persyaratan dan Tantangan OECD
Meskipun memiliki banyak manfaat, proses aksesi ke OECD juga menimbulkan beberapa tantangan bagi Indonesia. Untuk menjadi anggota OECD, Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, yang mencakup berbagai bidang seperti kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, lingkungan, anti-korupsi, dan hak asasi manusia.
Salah satu tantangan utama bagi Indonesia adalah untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi publik, yang masih menjadi masalah serius di negara tersebut. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2023, yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara, dengan skor 37 dari 100, di mana skor lebih rendah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi.
OECD menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu syarat utama untuk menjadi anggota, karena korupsi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan publik, dan melemahkan negara hukum.
Selain itu, Indonesia juga harus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara OECD. Menurut data OECD, rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 8,3 tahun, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 12,8 tahun. Selain itu, rata-rata harapan hidup di Indonesia adalah 71,6 tahun, lebih rendah dari rata-rata OECD yang sebesar 80,7 tahun.
OECD menyarankan agar Indonesia meningkatkan alokasi anggaran, kualitas guru, dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, agar dapat mencapai standar internasional.
Indonesia Optimis dapat Menjadi Anggota OECD pada Tahun 2027
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia tetap optimis dapat menyelesaikan proses aksesi dan menjadi anggota OECD pada tahun 2027. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan reformasi dan penyesuaian yang diperlukan, serta bekerja sama dengan OECD dan negara-negara anggotanya, untuk mempercepat proses tersebut.
Indonesia juga berharap bahwa menjadi anggota OECD dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan nasional, serta meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di kancah global. Indonesia yakin bahwa dengan bergabung dengan OECD, negara tersebut dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah, dan mencapai status negara maju yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan.
