Australia menghadapi krisis politik dan kemanusiaan terkait dengan kedatangan dua kelompok pencari suaka yang mencapai perairan Australia dalam waktu kurang dari sebulan. Kedua kelompok tersebut, yang berjumlah 38 orang, berasal dari Sri Lanka dan Iran, dan berusaha mencari perlindungan di Australia dari kekerasan dan persekusi di negara asal mereka.
Namun, pemerintah Australia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dari Partai Buruh, menolak untuk memproses klaim suaka mereka di Australia, dan memutuskan untuk mengirim mereka ke Nauru, sebuah pulau kecil di Pasifik yang menjadi pusat penahanan bagi pencari suaka yang tiba di Australia dengan kapal.
Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk komunitas lokal yang menyambut kedatangan pencari suaka, organisasi hak asasi manusia yang mengecam kondisi penahanan di Nauru, dan partai oposisi yang menuduh pemerintah telah kehilangan kendali atas perbatasan Australia.
Komunitas Lokal Menyuarakan Solidaritas
Kelompok pencari suaka pertama, yang terdiri dari 15 orang Sri Lanka, termasuk empat anak-anak, tiba di Beagle Bay, sebuah komunitas Aborigin di Kimberley Barat, pada 19 Januari 2024. Mereka disambut oleh penduduk setempat, yang memberikan mereka makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara.
Salah satu penduduk Beagle Bay, Bernadette Angus, mengatakan bahwa ia merasa terpanggil untuk membantu pencari suaka, karena ia sendiri adalah keturunan orang Stolen Generations, yaitu anak-anak Aborigin yang diculik dari keluarga mereka oleh pemerintah Australia pada abad ke-20.
“Kami tahu bagaimana rasanya kehilangan tanah, budaya, dan keluarga. Kami tahu bagaimana rasanya dicap sebagai orang asing di negeri sendiri. Kami tahu bagaimana rasanya tidak punya harapan. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi kepada orang lain,” kata Angus.
Angus juga mengkritik keputusan pemerintah untuk mengirim pencari suaka ke Nauru, yang ia sebut sebagai “penjara terapung”. Ia mengatakan bahwa pencari suaka berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk membangun hidup baru di Australia.
“Kami tidak peduli dari mana mereka berasal, atau bagaimana mereka datang ke sini. Yang kami peduli adalah mereka adalah manusia, yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Kami ingin mereka tinggal di sini, bersama kami, sebagai bagian dari komunitas kami,” kata Angus.
Organisasi HAM Mengutuk Penahanan di Nauru
Kelompok pencari suaka kedua, yang terdiri dari 23 orang Iran, termasuk tujuh anak-anak, tiba di Christmas Island, sebuah wilayah Australia di Samudra Hindia, pada 17 Februari 2024. Mereka juga segera dipindahkan ke Nauru oleh pemerintah Australia, tanpa diberikan kesempatan untuk mengajukan klaim suaka di Australia.
Keputusan ini mendapat kecaman keras dari organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang menilai bahwa penahanan di Nauru melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.
Menurut laporan-laporan yang dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut, kondisi di Nauru sangat buruk dan tidak manusiawi. Pencari suaka hidup dalam tenda-tenda yang panas, kotor, dan sesak, tanpa akses yang memadai ke air bersih, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Mereka juga menghadapi risiko kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi dari penjaga, staf, dan penduduk lokal.
Selain itu, pencari suaka mengalami stres, depresi, dan trauma akibat ketidakpastian nasib mereka, dan kurangnya dukungan psikososial. Beberapa dari mereka bahkan mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri, sebagai bentuk protes atau putus asa.
“Penahanan di Nauru adalah bentuk penyiksaan yang sistematis dan kejam, yang ditujukan untuk menghancurkan semangat dan harapan pencari suaka. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar mereka, yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun,” kata Elaine Pearson, direktur Human Rights Watch untuk Australia.
Pearson juga menyerukan pemerintah Australia untuk segera mengakhiri praktik penahanan di Nauru, dan menawarkan solusi yang aman dan permanen bagi pencari suaka, baik di Australia maupun di negara ketiga yang bersedia menerimanya.
“Kami mendesak pemerintah Australia untuk menghormati kewajiban-kewajiban internasionalnya, dan menghentikan perlakuan yang tidak adil dan tidak bermoral terhadap pencari suaka. Kami juga mendesak pemerintah Australia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ini, untuk mencari solusi yang berdasarkan pada solidaritas dan tanggung jawab bersama, yang menghargai hak-hak dan martabat pencari suaka,” kata Pearson.
Pemerintah Membela Keputusan dan Kebijakan
Pemerintah, di sisi lain, membela keputusan dan kebijakan yang diambilnya terkait dengan kedatangan dua kelompok pencari suaka, dan menolak tuduhan-tuduhan dari partai oposisi dan organisasi hak asasi manusia.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa pemerintah telah bertindak sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional, dan tidak ada yang salah dengan mengirim pencari suaka ke Nauru, yang merupakan bagian dari kesepakatan regional yang melibatkan Australia, Nauru, dan Papua Nugini.
“Kami telah mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab untuk menangani kedatangan dua kelompok pencari suaka, yang merupakan kasus yang langka dan luar biasa. Kami telah mengirim mereka ke Nauru, yang merupakan pusat penampungan regional yang telah disepakati oleh negara-negara di kawasan ini, dan yang telah beroperasi sejak tahun 2012,” kata Albanese.
Albanese juga membantah bahwa kondisi di Nauru tidak layak dan tidak manusiawi, dan mengatakan bahwa pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan fasilitas dan layanan di sana, serta mempercepat proses penentuan status suaka.
“Kami telah berkomitmen untuk memastikan bahwa pencari suaka yang dikirim ke Nauru mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat, dan mendapatkan akses yang memadai ke kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kami juga telah bekerja sama dengan pemerintah Nauru dan Papua Nugini, serta organisasi-organisasi internasional, untuk mempercepat proses penentuan status suaka, dan menawarkan solusi yang aman dan permanen bagi mereka yang memenuhi syarat, baik di negara ketiga maupun di Australia,” kata Albanese.
Albanese juga mengecam sikap partai oposisi, yang ia sebut sebagai “populis dan oportunis”, yang hanya ingin mengeksploitasi isu pencari suaka untuk kepentingan politik, tanpa memperhatikan dampaknya bagi kemanusiaan dan hubungan regional.
“Partai oposisi telah menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak berprinsip, yang hanya ingin menakut-nakuti rakyat Australia dengan isu pencari suaka, dan mengklaim bahwa mereka memiliki kebijakan yang lebih baik, padahal mereka hanya ingin mengembalikan kebijakan yang gagal dan kejam, yang telah menyebabkan penderitaan dan kematian bagi banyak pencari suaka. Partai oposisi juga telah mengabaikan pentingnya kerjasama dan dialog dengan negara-negara tetangga, yang merupakan kunci untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan komprehensif bagi isu pencari suaka,” kata Albanese.
Isu Pencari Suaka Masih Menjadi Tantangan bagi Australia
Kedatangan dua kelompok pencari suaka telah menunjukkan bahwa isu pencari suaka masih menjadi tantangan yang besar bagi Australia, yang membutuhkan kebijakan yang adil, efektif, dan berbasis hak asasi manusia, serta kerjasama yang erat dan konstruktif dengan negara-negara lain di kawasan ini.
Menurut data dari UNHCR, badan PBB yang bertanggung jawab untuk urusan pengungsi, terdapat sekitar 79,5 juta orang yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia pada akhir tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 juta orang adalah pengungsi, yang mencari perlindungan di negara lain.
Australia, sebagai salah satu negara yang maju dan demokratis, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membantu pengungsi, dan memberikan kesempatan yang adil dan bermartabat bagi mereka yang mencari suaka di Australia. Namun, Australia juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri, serta menjaga keamanan dan kedaulatan nasionalnya.
