Irak telah melarang delapan bank lokal, termasuk empat bank Iran, untuk melakukan transaksi dalam mata uang dolar AS. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang memburuk di negara tersebut.
Latar Belakang
Irak menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat, yang telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Irak, sekutu regional utama Irak. Sanksi ini melarang negara-negara lain untuk berdagang dengan Iran dalam dolar AS, yang merupakan mata uang cadangan dunia.
Namun, Irak bergantung pada impor gas dan listrik dari Iran untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu, banyak warga Irak yang memiliki hubungan bisnis, keluarga, dan agama dengan Iran2. Oleh karena itu, Irak telah mencari cara untuk menghindari sanksi AS dan melindungi hubungannya dengan Iran.
Salah satu cara yang digunakan oleh Irak adalah dengan menggunakan bank-bank lokal yang memiliki cabang atau kantor perwakilan di Iran untuk menyalurkan dana antara kedua negara. Bank-bank ini juga membantu pedagang dan pengusaha Irak untuk mengubah mata uang Irak, dinar, menjadi dolar AS, yang lebih stabil dan dapat diterima secara internasional.
Dampak
Keputusan pemerintah Irak untuk melarang delapan bank lokal untuk melakukan transaksi dalam dolar AS memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian dan politik Irak.
Dari sisi ekonomi, larangan ini dapat menyebabkan kelangkaan dolar AS di pasar, yang dapat meningkatkan nilai tukar dinar terhadap dolar dan menimbulkan inflasi. Ini juga dapat mengganggu perdagangan dan investasi antara Irak dan negara-negara lain, terutama Iran, yang merupakan mitra dagang penting bagi Irak.
Dari sisi politik, larangan ini dapat memperburuk hubungan antara Irak dan AS, yang telah mendukung pemerintah Irak dalam melawan kelompok militan ISIS dan mempromosikan stabilitas di kawasan tersebut. Ini juga dapat meningkatkan ketegangan antara Irak dan negara-negara Arab Sunni, yang menentang pengaruh Iran di Timur Tengah.
Reaksi
Pemerintah Irak mengklaim bahwa larangan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perbankan, serta untuk mematuhi standar internasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa larangan ini tidak berarti bahwa Irak akan memutuskan hubungan dengan Iran atau negara-negara lain.
Namun, beberapa pihak mengkritik keputusan pemerintah Irak sebagai langkah yang kontraproduktif dan berisiko. Mereka berpendapat bahwa larangan ini akan melemahkan perekonomian Irak, yang sudah menderita akibat pandemi Covid-19, penurunan harga minyak, dan protes sosial.Â
Mereka juga mengkhawatirkan bahwa larangan ini akan meningkatkan pengaruh Iran di Irak, yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan Irak.
Sementara itu, Iran menyambut baik larangan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Irak. Iran mengatakan bahwa larangan ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal atau alternatif, seperti euro atau yuan, dalam perdagangan bilateral. Iran juga menawarkan untuk membantu Irak dalam mengatasi krisis energi dan keuangan yang dihadapinya.
Kesimpulan
Irak telah melarang delapan bank lokal, termasuk empat bank Iran, untuk melakukan transaksi dalam dolar AS. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang memburuk di negara tersebut.Â
Larangan ini memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian dan politik Irak, serta hubungannya dengan negara-negara lain, terutama AS dan Iran. Larangan ini juga menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menentangnya.
