Pemerintah Afrika Selatan telah mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (NMW) sebesar 8,5% mulai 1 Maret 2024. Kenaikan ini berlaku untuk sebagian besar pekerja, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja pertanian, yang sebelumnya mendapat upah lebih rendah dari NMW.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan Thulas Nxesi, kenaikan NMW ini bertujuan untuk menutup kesenjangan upah dan mengatasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 yang telah berdampak buruk pada perekonomian dan lapangan kerja. Ia juga mengatakan bahwa kenaikan ini didasarkan pada rekomendasi Komisi NMW yang melibatkan perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Berapa Besar Upah Minimum Nasional Baru?
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan Nomor 142 Tahun 2024, berikut adalah besaran upah minimum nasional baru per jam untuk berbagai kategori pekerja:
- Pekerja umum: R25,42 (sekitar Rp21,156) (naik dari R23,19)
- Pekerja pertanian: R21,69 (sekitar Rp18,052) (naik dari R18,68)
- Pekerja rumah tangga: R19,09 (sekitar Rp15,888) (naik dari R15,57)
- Pekerja Program Pekerjaan Umum (EPWP): R11,93 (sekitar Rp9,929) (naik dari R11,42)
(Data konversi mata uang dari Rand Afrika Selatan ke Rupiah Indonesia didapatkan pada 4 Februari 2024)
Upah minimum nasional baru ini berlaku untuk jam kerja biasa dan tidak termasuk tunjangan (seperti transportasi, alat, makanan, atau akomodasi), pembayaran dalam bentuk barang (seperti makan dan minum), tip, bonus, dan hadiah. Jika pekerja bekerja kurang dari empat jam dalam sehari, mereka harus dibayar setidaknya untuk empat jam kerja.
Bagaimana Tanggapan dari Para Pihak Terkait?
Kenaikan upah minimum nasional ini mendapat tanggapan yang beragam dari para pihak terkait, baik yang mendukung maupun yang menentang.
Dari pihak pekerja, Federasi Serikat Pekerja Afrika Selatan (Cosatu) menyambut baik kenaikan NMW ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja rumah tangga dan pekerja pertanian yang selama ini mendapat perlakuan tidak adil. Cosatu juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan sanksi bagi pengusaha yang tidak mematuhi NMW.
Dari pihak pengusaha, Federasi Bisnis Afrika Selatan (Busa) mengkritik kenaikan NMW ini sebagai keputusan yang tidak bijaksana dan tidak realistis di tengah krisis ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung. Busa mengkhawatirkan bahwa kenaikan NMW ini akan menambah beban bagi sektor usaha yang sudah terpukul oleh pandemi, lockdown, dan pemadaman listrik. Busa juga mempertanyakan metodologi dan kredibilitas Komisi NMW dalam merumuskan rekomendasi kenaikan NMW.
Dari pihak pemerintah, Menteri Keuangan Tito Mboweni mengakui bahwa kenaikan NMW ini memiliki dampak positif dan negatif bagi perekonomian. Ia mengatakan bahwa kenaikan NMW ini dapat meningkatkan daya beli dan permintaan agregat, tetapi juga dapat meningkatkan biaya produksi dan inflasi. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam menetapkan NMW.
Apa Implikasi dan Tantangan dari Kenaikan Upah Minimum Nasional?
Kenaikan upah minimum nasional ini memiliki implikasi dan tantangan yang signifikan bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Bagi pekerja, kenaikan NMW ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan. Namun, pekerja juga harus waspada terhadap kemungkinan pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja, atau penurunan kondisi kerja akibat kenaikan NMW ini. Pekerja juga harus memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan ditegakkan oleh pemerintah dan serikat pekerja.
Bagi pengusaha, kenaikan NMW ini menimbulkan tantangan untuk menyesuaikan biaya tenaga kerja mereka dengan kondisi pasar dan persaingan. Pengusaha harus mencari cara untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi agar dapat bertahan dan berkembang di tengah kenaikan NMW ini. Pengusaha juga harus berdialog dengan pekerja dan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dalam mengimplementasikan NMW.
Bagi pemerintah, kenaikan NMW ini menuntut komitmen dan koordinasi yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Pemerintah harus menyediakan dukungan dan insentif bagi sektor usaha yang terkena dampak kenaikan NMW ini, seperti subsidi, kredit, atau bantuan teknis. Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga penegak hukum, seperti Departemen Ketenagakerjaan dan Perburuhan dan Komisi Ketenagakerjaan, untuk memantau dan menindak pelanggaran NMW.
