Indonesia telah menandatangani kontrak senilai hampir 50 miliar dolar AS untuk membeli tiga kereta dari China, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan Beijing di bidang transportasi. Kontrak ini juga mencakup transfer teknologi, pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan sumber daya manusia.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengoperasikan jalur Commuter Line, telah menandatangani perjanjian dengan CRRC Sifang Co. Ltd., produsen kereta milik negara China, untuk membeli tiga kereta lengkap seharga Rp 783 miliar (US$49,69 miliar) dari perusahaan tersebut. KCI mengatakan bahwa kereta-kereta baru ini akan menggantikan armada lama jalur Commuter Line dan membantu meningkatkan kapasitas layanan kereta listrik (KRL).
“Pengadaan fasilitas KRL baru ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalur Commuter Line Jabodetabek pada tahun 2024-2025, yang telah mencapai hampir 1 juta penumpang per hari,” kata Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto dalam keterangan tertulis pada Rabu.
Selain suntikan modal negara (PMN) dari pemerintah, KCI dan induk perusahaannya KAI berencana untuk mengambil pinjaman untuk membayar kereta-kereta baru ini, yang ditujukan untuk menggantikan kereta-kereta yang tidak dapat ditingkatkan.
KCI sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 9 November dengan CRRC Sifang Co. Ltd. untuk mengembangkan fasilitas kereta api di Indonesia, yang mencakup perjanjian untuk pengadaan kereta listrik (EMU) dan kereta diesel (DMU). MoU ini juga menandai titik awal bagi kedua perusahaan untuk bekerja sama dalam transfer teknologi, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas, pengadaan suku cadang, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain kereta dari China, KCI juga telah menandatangani kontrak untuk membeli 16 kereta baru senilai total Rp 3,83 triliun dari produsen kereta milik negara INKA. Asdo menambahkan bahwa INKA juga telah setuju untuk meretrofit 19 kereta. Proyek retrofit ini menelan biaya lebih dari Rp 2,23 triliun.
Kontrak pembelian kereta dari China ini merupakan salah satu dari beberapa kesepakatan transportasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan China dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia juga telah bekerja sama dengan China untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga telah mengimpor sejumlah bus listrik dari China untuk mengurangi polusi udara di ibu kota.
Kerjasama transportasi antara Indonesia dan China ini dianggap sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road (BRI) yang digagas oleh Presiden China Xi Jinping, yang bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur dan perdagangan global yang menghubungkan China dengan lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia merupakan salah satu mitra strategis China dalam BRI, dan telah menandatangani 28 proyek senilai total $91,1 miliar di bawah kerangka BRI.
Namun, kerjasama transportasi antara Indonesia dan China ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan kritik, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah masalah perizinan, pembiayaan, keterlambatan, kualitas, dan dampak lingkungan.
Beberapa kritik yang disampaikan antara lain adalah adanya kekhawatiran tentang utang, ketergantungan, dan pengaruh politik China. Selain itu, ada juga kecemasan tentang persaingan dan ketegangan dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, yang menganggap BRI sebagai ancaman terhadap kepentingan dan nilai-nilai mereka.
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama transportasi dengan China, dengan mengedepankan prinsip-prinsip saling menguntungkan, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang juga merupakan mitra penting bagi Indonesia di bidang ekonomi, keamanan, dan demokrasi.
Dengan demikian, Indonesia berharap dapat memanfaatkan kerjasama transportasi dengan China sebagai peluang untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan kesejahteraan rakyatnya, sekaligus menjaga kedaulatan, kepentingan, dan nilai-nilainya sebagai bangsa.
